Bank Syariah dan Konvensional

Bank Syariah dan Konvensional

OLEH : ARNALDO LUHUT PARMONANGAN

Bank adalah suatu lembaga yang mendapat izin untuk mengerahkan dana masyarakat

berupa pinjaman sehingga sebagai nasabah penyimpan dana dan pemakai akhir. Bank

biasanya menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan metode bunga (selanjutnya disebut

dengan Bank Konvensional). Dalam penerapan metode bunga, bank mengelola kegiatan

ekonominya dengan focus interest differential. Dalam suatu bank konvensional terdapat

nasabah penyimpan dana dan nasabah peminjam dana yang disebut dengan nasabah

debitor. Bank mendapatkan penghasilannya berupa biaya atas jasa yang diberikannya

ditambah biaya-biaya cadangan dan yang paling utama ialah selisih(spread) antara bunga

tabungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana dengan bunga kredit yang

dibebankan kepada debitor.

Di lain pihak, Bank Syariah yang didirikan berdasarkan pada prinsip-prinsip

perekonomian Islam menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan metode bagi

hasil. Nampaknya, metode bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah ternyata bisa

membuktikan bahwa Bank syariah juga mampu untuk berkembang dan memperbaiki

perekonomian nasional di Indonesia. Peranan Perbankan Syariah dalam memobilisasi

dana dan penyaluran pembiayaan, walaupun kecil, namun mengalami peningkatan.

Seperti yang terjadi pada tahun 1999, meskipun dalam kondisi krisis, bank syariah masih

dapat menyalurkan pembiayaan baru yang belum dapat dilakukan oleh bank

konvensional.

Cara beroperasi Bank syariah dalam kegiatan sehari-hari pada prinsipnya sama dengan

bank konvensional biasa. hal yang membedakannya adalah maslah bunga dan beberapa

praktik lainnya yang menurut syariah Islam tidak diperbolehkan. Beban biaya tetap

diambil dari orang yang menikmati jasanya, namun metode dan perhitungannya tidak

seperti dalam bank konvensional.

Perbedaan prinsip manajemen antara bank syariah dengan bank konvensional terletak

pada upaya mengharmonisasikan kepentingan nasabah penyimpan dana, bank dan

debitor. Pada bank konvensional, kepentingan nasabah penyimpan dana adalah

  

diperolehnya imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi dan bank memperoleh spread

yang optimal antara suku bungan simpanan dan suku bunga pinjaman. Tetapi,

kepentingan debitor adalah biaya yang lebih murah berupa tingkat bunga kredit yang

rendah. Dengan demikian, terjadi pertentangan antara ketiga pihak yang sulit

diharmonisasikan.

Pada bank syariah, kepentingan antara nasabah penyimpan dana, bank dan debitor dapat

diharmonisasikan karena dengan metode bagi hasil kepentingan ketiga pihak tersebut

menjadi parallel, yaitu memperoleh imbalan bagi hasil sesuai dengan keadaan usaha yang

benar-benar terjadi. Hubungan antara ketiga pihak tersebut adalah kemitraan.

Hal ini berimplikasi pada perjanjian yang mereka buat, yang secara tegas menyebutkan

bahwa keuntungan maupun kerugian akan dibagi bersama antara mereka. Kedudukan

debitor menjadi sama, karena hak-haknya sebagai penguasa yang ingin bekerja sama

dihormati oleh bank dan nasabah penyimpan dana.

Sebaliknya, pada bank konvensional, kepentingan yang berlawanan antara debitor dan

nasabah penyimpan dana terakomodir pada suatu titik ekuilibrium yang merupakan titik

bertemunya kepentingan antara dua pihak untuk mendapatkan keuntungan yang optimal.

Nasabah penyimpan dana dihinggapi ketidakpastian oleh tingkat suku bunga yang

berubah-ubah sehingga keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di bank bisa

berkurang, bahkan hilang. Kedudukan debitor sebagai pihak yang membutuhkan modal

mengakibatkan kedudukannya menjadi lemah dihadapan bank.

Dalam metode bunga, bank lebih dapat memaksakan ketentuan dalam perjanjian kredit

yang menguntungkan bank tanpa memperhatikan kepentingan debitor dan resiko yang

dihadapi. Bahkan, dalam kondisi yang ekstrem, debitor dihadapkan pada pilihan

menerima ketentuan atau tidak mendapatkan pinjaman sama sekali (take it or leave It).

Kondisi yang semacam ini ternyata justru dapat menghancurkan semua pihak apabila

pada situasi ekonomi tertentu debitor tidak dapat mengembalikan pinjaman pokok dan

bunganya pada bank.

 

  

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan jawaban atas permasalahan diatas. Bank

ini didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan

Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan

dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan

beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan

masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada

saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi

peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari

masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat

berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin

memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia

dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan

sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh

kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun

1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi

sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari

sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang

potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang

berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi

menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu

antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus

keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil

membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru

Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang

tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali

dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari

dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun

  

dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para

pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang

ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun,

(iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama

di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan

menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v)

pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang

usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya

membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru

memasuki tahun 2004 dan seterusnya